PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan pejabat yang bertugas mengelola informasi dan dokumentasi publik serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan PPID bertujuan memberikan akses informasi publik kepada masyarakat secara transparan, mudah, cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• Mendorong keterbukaan informasi publik.
• Memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat.
• Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
• Mendukung partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Informasi publik yang tersedia dapat meliputi informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, profil kecamatan, program dan kegiatan, kelembagaan, serta informasi publik lainnya yang dikelola oleh Kecamatan Mijen sesuai kewenangan.

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui kanal pelayanan informasi yang tersedia pada Kecamatan Mijen.

Pada prinsipnya masyarakat dapat memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik. Namun, terdapat informasi tertentu yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum permohonan perlu memuat identitas pemohon, informasi yang diminta serta keperluan atau keterangan lain yang dipersyaratkan dalam mekanisme pelayanan informasi.

• Identitas pemohon.
• Informasi atau dokumen yang dimohonkan harus dijelaskan secara jelas.
• Data atau keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan.
• Persyaratan tambahan apabila diperlukan berdasarkan jenis informasi yang dimohonkan.

Pada prinsipnya pelayanan permohonan informasi publik tidak dipungut biaya pelayanan.

Waktu penyelesaian permohonan informasi mengikuti ketentuan pelayanan informasi publik dan jenis informasi yang dimohonkan. Apabila informasi membutuhkan proses pencarian, verifikasi, koordinasi atau pengujian tertentu, waktu pelayanan dapat menyesuaikan ketentuan yang berlaku.

Apabila pemohon merasa keberatan terhadap pelayanan atau keputusan terkait permohonan informasi, pemohon dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme yang tersedia sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

Keberatan dapat diajukan apabila pemohon mengalami kondisi pelayanan informasi yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk apabila permohonan informasi tidak diberikan atau memperoleh perlakuan yang tidak sesuai mekanisme pelayanan.

Tidak seluruh informasi dapat diberikan kepada masyarakat. Informasi publik pada prinsipnya terbuka, tetapi terdapat informasi tertentu yang dapat dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengecualian informasi dilakukan untuk melindungi kepentingan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk perlindungan data pribadi, keamanan, proses penegakan hukum, rahasia jabatan atau kepentingan lain yang dilindungi hukum.

1. Surat pengantar RT/RW.
2. Kartu Keluarga.
3. Surat keterangan pindah datang dari daerah asal.
4. Fotocopy surat nikah, cerai, kematian atau kelahiran sesuai kebutuhan.
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

1. Pengantar RT dan RW.
2. Fotocopy Kartu Keluarga.
3. Berkas dasar perubahan KK sesuai jenis perubahan.

1. Pengantar RT dan RW.
2. Fotocopy Kartu Keluarga.
3. Fotocopy Akta Kelahiran.
4. Pas foto ukuran 3 x 4 untuk arsip kelurahan.

1. Pengantar RT dan RW.
2. Fotocopy Kartu Keluarga.
3. Fotocopy KTP.
4. Berkas dasar perubahan KTP sesuai perubahan yang diajukan.

1. Fotocopy Kartu Keluarga.
2. KTP asli yang rusak.

1. Fotocopy Kartu Keluarga.
2. Surat kehilangan dari Kepolisian.

1. Pengantar RT dan RW.
2. Fotocopy KTP orang tua.
3. KK asli.
4. Fotocopy buku nikah orang tua.
5. Surat keterangan kelahiran dari rumah sakit atau bidan untuk anak pertama.
6. Fotocopy akta kelahiran anak sebelumnya apabila anak ke-2 atau seterusnya.

1. Pengantar RT dan RW.
2. KTP asli yang meninggal.
3. KK asli yang meninggal.
4. Fotocopy KTP dan KK pelapor.
5. Surat keterangan kematian asli dari rumah sakit jika meninggal di rumah sakit.

Pindah Keluar:

1. Pengantar RT dan RW.
2. KTP & KK asli.
3. Alamat tujuan lengkap.

Pindah Datang:

1. Pengantar RT dan RW.
2. Surat pindah daerah asal.
3. Fotocopy KK dan KTP tujuan.
4. Buku nikah (jika ikut suami/istri).

1. Pengantar RT dan RW.
2. Pernyataan belum menikah bermaterai Rp10.000.
3. Fotocopy KTP dan KK.
4. Fotocopy Akta Kelahiran dan Ijazah terakhir.
5. Fotocopy Akta Nikah orang tua.
6. Fotocopy KTP orang tua atau Akta Kematian jika sudah meninggal.
7. Imunisasi TT di Puskesmas/Dokter.
8. Pas foto 2x3 (6 lembar) dan 4x6 (1 lembar).
9. Fotocopy KTP 2 orang saksi.
10. Surat inti dari calon suami, pas foto 2x3 (6 lbr) & 4x6 (1 lbr).
11. Lunas PBB tahun terakhir dan fotocopy kartu vaksin.

1. Pengantar RT dan RW.
2. Pernyataan belum menikah bermaterai Rp10.000.
3. Fotocopy KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Ijazah terakhir.
4. Pas foto 2x3 (2 lembar).
5. Fotocopy KTP orang tua atau Akta Kematian jika meninggal.
6. Fotocopy KK dan KTP calon istri serta pas foto 2x3 (1 lembar).
7. Lunas PBB tahun terakhir dan fotocopy kartu vaksin.

1. Surat pengantar RT/RW.
2. Fotocopy surat nikah/pernyataan bermaterai, serta Akta Cerai (jika bercerai).
3. Fotocopy Akta Kematian Alm/Pewaris.
4. Surat pernyataan ahli waris bermaterai (Alm dan ahli waris).
5. Fotocopy KTP ahli waris atau Akta Kelahiran (jika di bawah umur).
6. Fotocopy KK ahli waris.
7. Dokumen lain jika diperlukan.

1. Surat pengantar RT/RW.
2. Fotocopy KTP-el.
3. Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum (jika ada).
4. Surat permohonan.
5. Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (domisili perorangan).
6. Foto usaha & Foto produk.

1. Berkas asal-usul tanah (jika warisan, lampirkan Surat Keterangan Ahli Waris).
2. Surat pernyataan tidak sengketa dan penguasaan tanah bermaterai Rp10.000.
3. Fotocopy KTP & KK yang menguasai tanah.
4. Fotocopy bukti lunas PBB tahun terakhir.

1. Surat pengantar RT/RW.
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
4. Fotocopy Akta Kelahiran.
5. Foto ukuran 4x6 dengan latar belakang merah.

Untuk melakukan pengecekan kepesertaan DTKS/Bansos, masyarakat dapat menggunakan layanan resmi pengecekan bantuan sosial atau melalui aplikasi Cek Bansos di Play Store.

Pengusulan DTKS dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos maupun melalui Kelurahan.

1. Melalui Aplikasi Cek Bansos

2. Melalui Kelurahan

1. Fotocopy KK.
2. Fotocopy KTP.
3. Pengantar RT/RW.
4. Foto rumah.

Secara umum proses pelayanan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Ya, Kecamatan Mijen menyediakan berbagai kanal informasi dan layanan digital:

Masyarakat dapat memantau informasi terbaru melalui website resmi Kecamatan Mijen dan kanal sosial media resmi.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal khusus yang disediakan (Matur Camat).

1. Nama atau identitas pelapor jika diperlukan.
2. Jenis pelayanan yang menjadi kendala.
3. Waktu dan lokasi kejadian.
4. Uraian permasalahan secara jelas.
5. Dokumen atau bukti pendukung apabila tersedia.